Kebijakan Kesehatan

1.    The health triangel/segitiga kebijakan, gambarkan dan jelaksan teori itu kemudian beri contoh tentang kesehatan gratis di sulawesi selatan (hal 8)

Konteks

Jawaban:

Triangel kebijakan tersebut merupakan pendekatan yang digunakan dalam kebijakan kesehatan yaitu mengkaji dan memahami kebijakan tertentu serta menerapkannya untuk merencanakan suatu kebijakan khusus.

a.    Context  

Konteks mengacu ke factor sistematis yaitu politik, ekonomi, social, national dan internasional yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan kesehatan.

Contoh konteks penerapan kebijakan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan dimana pemerintah (Gubernur Sulsel) melihat kondisi masyarakat yang sulit mengakses pelayanan kesehatan dari segi biaya. Sehingaa dengan melihat konteks tersebut dikeluarkan kebijakan kesehatan gratis agar masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di tempat pelayanan kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan.

b.    Proces

Proses mengacu kepada cara bagaimana kebijakan dimulai, dikembangkan atau disusun, dinegoisasi, dikomunikasikan, dilaksanakan dan dievaluasi dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan yang telah disahkan oleh lembaga eksekutif maupun legislative untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan

Contoh: Program kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan selama tiga tahun. Mulai dari tahun 2008, 2009, 2010. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan kesepakatan dari berbagai instansi. Dinas kesehatan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota program kesehatan gratis akan dialihkan ke pihak ketiga di bawah naungan PT. Askes. Dalam proses tersebut berlangsung proses untuk menghasilkan peraturan sampai kepada pelaksanaan kebijakan

c.    Content (Isi)

Substansi kebijakan yang dikeluarkan untuk untuk mengatur pelaksanaan program kebijakan. Contoh dalam kebijakan kesehatan gratis: Berdasarkan ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Di Provinsi Sulsel. Program kesehatan gratis dilaksankan, juga bersandar pada beberapa prinsip/asas dan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan asas dalam penyelenggaran tertib Negara atau yang lazim dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginsle Vanbehorlijk Bestuur). Asas dan tujuan penyelenggaraan kesehatan gratis ditegaskan dalam Pasal 2 Pergub Nomor 2 Tahun 2009 yang berbunyi, kerja sama penyelenggaran pelayanan berasaskan: a. Efesiensi. b. Efektivasi. c. Sinergi. d. Saling menguntungkan. e. Kesepakatan bersama. f. Itikad baik. g. Transparansi. h. Keadilan. i. Kepastian hukum.

Asas penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis juga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Pergub Nomor 13 Tahun 2008 yaitu: a. Transparansi. b. Akuntabilitas public. c. Team work. d. Inovatif. e. Cepat, cermat, dan akurat. f. Pelayanan terstruktur dan berjenjang. g. Kendali mutu dan kendali biaya.

Segitiga kebijakan kesehatan tersebut tentu memiliki actor dalam perencanaan hingga penerapan kebijakan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan.

a.    Individu: dokter

b.    Grup: Para produsen obat-obatan (Perusahaan)

c.    Organisasi: Pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota, pelaksana atau penyelenggara jaminan sosial

2.    Didalam proses penyusunan kebijakan sangat dipengaruhi oleh aktor/siapa yang berkuasa (jelaskan persamaan dan perbedaannya). Pluralisme, Pilihan rakyat, Elitisme; jelaskan ketiga itu dan perbedaannya kemudian diantara ketiga itu mana yang lebih dominan pada proses penyusunan kebijakan kesehatan gratis di sulawesi selatan (hal 26)

Jawaban:

a.    Pluralisme merupakan kelompok yang paling dominan dari dari pemikiran teoritis dalam pembagian kekuasaan dalam demokrasi liberal.Tidak ada satu kelompok yang memiliki kekuasaan mutlak serta Negara berwenang untuk memutuskan siapa yang berhak terhadap kelompok yang memiliki kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan.

b.    Pilihan Rakyat menyatakan bahwa Negara sendiri merupakan suatu kelompok berkepentingan

c.    Elitisme menyataka bahwa kebijakan didominasi oleh minoritas istimewa yaitu kekuasaan yang didasarkan atas kekayaan, hubungan keluarga, keahlian teknis, atau lembaga.

Perbedaan Pluralisme, Pilihan rakyat dan Elitisme:

a.    Pluralisme;

1)    Membuka persaingan pemilihan diantara sejumlah partai politik

2)    Individu memiliki kemampuan untuk menata diri mereka sendiri ke dalam kelompok penekan dan partai politik

3)    Kelompok penekan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pendapat secara bebas

4)    Keterbukaan Negara untuk melobi seluruh kelompok penekan

5)    Negara sebagai hakim yang netral dalam mengadili tuntutan-tuntutan.

6)    Meskipun masyarakat memiliki kelompok elit, itu tidak berpengaruh

b.    Pilihan Rakyat;

1)    Masyarakat terbentuk dari kelompok-kelompok yang bersaing untuk meraih tujuan masing-masing.

2)    Negara merupakan kelompok yang berkepentingan sehingga melakukan upaya hegemoni dalam bentuk dana, barang maupun jasa serta peraturan kepada kelompok aparatur Negara agar mereka tetap berkuasa.

3)    Negara memiliki dinamika internal yang dapat mengarah kepada kekuasaan pemerintah.

4)    Kebijakan akan terpecah dan tidak sesuai dengan kepentingan umum.

5)    Pilihan rakyat menekankan pada kekuasaan birokrasi dalam proses kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran public dan pemerintah menjadi besar

c.    Elitisme

1)    Masyarakat terdiri dari kalangan kecil yang memiliki kekuasaan, dan sebagian besar lagi tanpa memiliki kekuasaan apapun. Hanya kalangan kecil tersebut yang memiliki kekuasaan untuk menyusun kebijakan publik.

2)    Mereka yang memerintah tidak seperti mereka yang tidak memerintah. Secara khusus, para elit berasal dari tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi.

3)    Kalangan non‐elit dapat dimasukkan kedalam lingkaran pemerintahan jika mereka menerima kesepakatan dasar dari para elit.

4)    Kebijakan publik menggambarkan nilai dari para elit. Hal ini tidak selalu menimbulkan konflik dengan nilai yang dianut masyarakat. Seperti pendapat Lukes (1974), para elit dapat memanipulasi nilai yang dianut masyarakat agar dapat mencerminkan nilai mereka sendiri.

5)    Kelompok kepentingan muncul tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan yang sama dan tidak memiliki akses yang sama terhadap proses penyusunan kebijakan.

6)    Nilai yang dianut para elit sifatnya konservatif dan akibatnya perubahan kebijakan akan bersifat instrumental

Teori yang paling dominan

Dalam penyusunan kebijakan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan terlihat bahwa teori elitisme dimana para politikus, birokrat senior, pebisnis, professional membentuk ikatan kebijakan yang kuat sehingga mereka menjadi kalangan yang dominan.

3.    Aktor dalam penyusunan kebijakan tersebut, ada beberpa teori dalam pengambilan keputusan; model rasional, model incremental dan mixed scanning. Ketiga model pengambilan tersebut mana yang cocok dalam konteks kesehatan gratis di sulsel (hal 40)

Jawaban:

a.    Model Rasional

Model rasional melibatkan pemilihan diantara pilihan-pilihan yang berlaku yang paling memungkinkan dalam pencapaian tujuan secara objektif. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, para pengambil keputusan harus melalui beberapa langkah secara logis yaitu:

1)    Para pengambil keputusan perlu mengidentifikasi sebuah masalah yang perlu dipecahkan.

2)    Tujuan-tujuan, nilai-nilai dan objektifitas para pembuat keputusan perlu diklarifikasi dan diskala prioritaskan.

3)    Para pengambil keputusan membuat daftar semua daftar strategi alternative untuk mencapai tujuan mereka.

b.    Model Incremental

Model incremental menyajikan penjelasan yang lebih realistis dibandingkan model rasional dalam pengambilan keputusan, model ini juga menjadi bahan kritikan tajam. Salah satu kritik atas model ini berkenaan dengan ketidakmampuannya menjelaskan fundamental dan seradikal apa keputusan diambil. Jika pengambilan keputusan hanya meliputi langkah‐langkah pemeriksaan kecil dari kebijakan yang ada, bagaimana bisa menjelaskan kebijakan yang meliputi reformasi fundamental keseluruhan sistem layanan kesehatan? Sebagai keterbatasan pada kapasitas deskriptifnya, pendekatan incremental menyangkut tentang posisi preskriptif dan normatifnya dalam pembuatan kebijakan.

Akibatnya, inkrementalisme menganjurkan pendekatan konservatif dalam pengambilan keputusan. Para pembuat kebijakan dicegah untuk melanjutkan strategi yang menghasilkan pemaksimalan tujuan jika dihadapkan ke berbagai keinginan yang menolak.

Perubahan yang strategis kemungkinan besar sangat dibutuhkan walaupun ditentang. Pendekatan inkremental cenderung tidak meningkatkan inovasi atau tidak memajukan secara signifikan dan mungkin menjadi tidak adil karena memilih yang lebih berkuasa. Inkrementalisme, dalam teori dan prakteknya, gagal untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi kekuasaan diantara kelompokkelompok yang berkepentingan atau untuk menghambat kemungkinan‐kemungkinan yang mengaburkan hal‐hal tertentu dari pertimbangan kebijakan.

c.    Model Mixed Scanning

Model mixed scanning untuk proses pengambilan keputusan yang berbasis pada teknik perkiraan cuaca (1967) dimana pengamatan luas dari seluruh daerah disatukan dengan gambaran‐gambaran daerah bermasalah yang dipilih. Dalam konteks pengambilan keputusan, mixed scanning akan meliputi mengatasi masalah umumnya sebagai satu kesatuan dan analisis yang lebih mendetail atas komponen dari masalah yang sudah dipilih.

Etzioni menarik sebuah perbedaan antara keputusan fundamental dan kecil. Dalam pandangannya, dengan penghargaan kepada keputusan‐keputusan mayor, para pembuat kebijakan melakuan analisa luas pada area permasalahan tanpa analisis mendetail tentang pilihan‐pilihan kebijakan seperti yang disarankan oleh rasionalis. Tinjauan yang lebih terinci dilakukan tergantung pada pilihannya sehubungan dengan langkah‐langkah yang kurang penting serta mengarah pada atau mengikuti keputusan fundamental. Pengamatan campuran dipikirkan untuk mengatasi harapan‐harapan yang tidak realistis dari rasionalisme dengan membatasi detail yang diminta untuk keputusan‐keputusan mayor, sedangkan pandangan luas membantu mengatasi pandangan konservatif dari

Model Pengambil kebijakan yang paling cocok untuk kesehatan gratis di Sulsel adalah Mixed scanning karena bukan hanya cara yang diinginkan untuk mengambil keputusan tetapi juga menyediakan gambaran yang baik atas praktek pengambilan keputusan.

4.    Pemerintah/negara mempunyai peran didalam sistem kesehatan (49)

-          Sebagai regulator

-          Distribusi

-          Redistribusi

Berikan contoh kebijakan pemerintah!

Jawaban:

a.    Regulator  yaitu peran pemerintah sebagai regulator dan penetap kebijakan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di pemerintah pusat melalui system kesehatan nasional dan system keseahatan daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Contoh: Peneteapan standar pelayanan minimal yang berisi indicator-indikator pelayanan kesehatan dan oleh daerah dibuat standar pelayanan minimal sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing dan menetapkan system informasi kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengantisipasi complain masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

b.    Distribusi yaitu  peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan kesehatan ikut campur dalam  penentuan kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Contoh: Pemerintah dalam menerap kebijakan kesehatan gratis tidak melepaskan begitu saja tetapi ada aturan yang mengatur dalam pelaksanaannya yaitu;

·         Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Di Provinsi Sulsel,

·         Pasal 2 Pergub Nomor 2 Tahun 2009 yang berbunyi, kerja sama penyelenggaran pelayanan berasaskan: a. Efesiensi. b. Efektivasi. c. Sinergi. d. Saling menguntungkan. e. Kesepakatan bersama.f. Itikad baik. g. Transparansi. h. Keadilan. i. Kepastian hukum.

c.    Redistribution yaitu mendistribusikan kembali layanan kesehatan contoh: kembali menetapkan tarif dengan mempertimbangkan pendapatan masyarakat.

5.    Suatu masalah publik yang masuk agenda setting yg dibicarakan pemerintah, ada dua teori hall model dan kingdom model, coba jelaskan kedua teori itu dan berikan contoh di bidang kesehatan. Apa peran pemerintah dan media massa sebagai egent setter (65)

Jawaban:

a.    Model Hall: keabsahan, kelayakan dan dukungan

Pendekatan ini menyatakan bahwa sebuah pokok persoalan dan kemungkinan responnya akan masuk dalam agenda pemerintah hanya ketika pokok persoalan beserta respons tersebut memiliki keabsahan, kelayakan dan dukungan yang tinggi. (Hall et al., 1975).

Keabsahan merupakan karakteristik pokok persoalan yang dipercayai pemerintah sebagai sesuatu yang harus mereka pedulikan dan sesuatu di mana mereka berhak atau bahkan berkewajiban untuk campur tangan. Pada satu titik tertentu, sebagian besar anggota masyarakat, baik dulu maupun sekarang berharap bahwa pemerintah akan terus menegakkan hukum tata tertib dan mempertahankan negara dari segala bentuk serangan. Hal ini akan diterima secara luas sebagai kegiatan negara yang sah.

Kelayakan mengacu pada kemungkinan untuk menerapkan kebijakan. Kelayakan didefinisikan sebagai pengetahuan teknis dan teoritis umum, sumber daya, ketersediaan staf ahli, kemampuan administrasi dan keberadaan infrastruktur pemerintah. Mungkin akan ada keterbatasan teknologi, keuangan atau tenaga kerja yang menyebabkan suatu kebijakan tertentu tidak bisa diterapkan, tidak peduli bagaimanapun layaknya kebijakan tersebut.

Dukungan mengacu pada pokok persoalan yang menyangkut dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sulit dipahami namun penting, setidaknya menyangkut pokok persoalan yang sedang dibicarakan. Jelaslah bahwa, dibandingkan dengan pemerintahan demokratis, rezim yang lebih otoriter dan tidak terpilih melalui pemilihan umum tidak bergantung  pada dukungan masyarakat. Namun demikian, bahkan diktator sekalipun harus memastikan bahwa ada dukungan terhadap kebijakan‐kebijakan mereka dari kelompok‐kelompok kunci, seperti pada angkatan bersenjata. Apabila tidak ada dukungan atau apabila ketidakpuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan sangat tinggi, akan sangat sulit bagi sebuah pemerintahan untuk memasukkan suatu pokok permasalahan dalam agenda dan melakukan apapun.

Jadi model Hall adalah bahwa pemerintah akan memperkirakan apakah sebuah pokok persoalan ada pada titik terjauh atau terdekat dari ketiga garis kesatuan keabsahan, kelayakan dan dukungan.

Contoh di bidang kesehatan diberlakukannya undang-undang BPJS yang memberikan kepastian perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

b.    Model Kingdon

Pendekatan John Kingdon (1984) berfokus pada peran para pembuat kebijakan di dalam dan di luar pemerintahan dengan mengambil keuntungan dari kesempatan‐kesempatan penentuan agenda – yang disebut jendela kebijakan – untuk memasukkan hal‐hal tertentu ke dalam agenda formal pemerintah.

Model ini menunjukkan bahwa karakteristik sebuah pokok persoalan berkombinasi dengan sifat‐sifat institusi dan situasi politik, dan bersama dengan perkembangan solusi‐solusi politik dalam sebuah proses yang dapat menyebabkan terbuka atau tertutupnya jendela kesempatan untuk memasukkan sebuah pokok persoalan ke dalam agenda.

Kingdon menggambarkan pemunculan kebijakan melalui tiga ‘alur’ atau proses yang terpisah yaitu alur masalah, alur politik, dan alur kebijakan. Kebijakan hanya akan dianggap serius oleh pemerintah ketika ketiga alur tersebut berjalan bersamaan.

Contoh: Kebijakan tentang Tembakau dimana diketahui bahwa terdapat satu pasal yang hilang pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kemungkinan adalah merupakan politisasi.

Peran pemerintah dan media massa sebagai egent setting

a.    Pemerintah sebagai penentu agenda

Pemerintah, khususnya pemerintah negara‐negara besar dan makmur dapat sangat berpengaruh dalam penentuan agenda kebijakan internasional. Contohnya, pemerintahan Presiden Bush di Amerika Serikat secara aktif mempromosikan strategi ‘ABC’nya (‘abstinence (pengendalian diri), be faithful (setia), dan condom use (penggunaan kondom)’) untuk mencegah HIV/AIDS dan melakukan pengawasan terhadap komunitas kesehatan masyarakat internasional dan negara‐negara dengan tingkat keterjangkitan tinggi, Pemerintahan Presiden Bush bisa melakukan hal ini karena besarnya jumlah dana yang tersedia bagi pencegahan HIV/AIDS dan terpenuhinya syaratsyarat yang berlaku bagi penggunaan dana ini.

Pemerintah terang‐terangan merupakan penentu agenda yang penting karena mereka mengendalikan proses legislatif dan sering memulai perubahan kebijakan. Contoh: Kebijakan tentang system kesehatan gratis di Sulsel yang merupakan komoditi dari Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

b.    Media Massa sebagai penentu agenda

Sejauh mana dan dalam kondisi seperti apa media massa mengarahkan perhatian pada pokok‐pokok persoalan tertentu dan mempengaruhi apa yang kita pikirkan? Seberapa besar pengaruh yang mereka miliki terhadap para pembuat keputusan dalam pilihan pokok‐pokok persoalan yang berhubungan dengan kepedulian dan tindakan politik? Di masa lalu, peran media dalam pembuatan kebijakan cenderung diremehkan. Meskipun demikian, selama bertahun‐tahun media massa telah memiliki pengaruh yang kuat terhadap agenda kebijakan pemerintah melalui kemampuan mereka untuk memunculkan dan membentuk, bisa juga dikatakan menentukan. Pokokpokok persoalan dan opini publik tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi pemerintah untuk memberikan tanggapan. Pemunculan internet pada tahun 1990‐an membuat proses ini bahkan menjadi lebih jelas terlihat karena internet telah memungkinkan mobilisasi dan umpan balik dari opini publik dengan cepat dan dengan cara yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh pemerintah, namun dengan berbagai cara, tetap harus mereka tanggapi.

Pada dasarnya, ada dua jenis media: media cetak dan media elektronik. Media tersebut memiliki berbagai fungsi vital yaitu: merupakan sumber informasi; berfungsi sebagai mekanisme propaganda; merupakan agen sosialisasi (menularkan budaya masyarakat dan memberikan petunjuk pada orang‐orang mengenai nilai dan norma‐norma kemasyarakatan) dan berfungsi sebagai agen keabsahan yang menciptakan kepercayaan massal, dan juga penerimaan, terhadap pandanganpandangan politik dan ekonomi seperti demokrasi dan kapitalisasi. Media massa juga bisa mengkritik jalannya pemerintahan dan kondisi masyarakat dan memperkenalkan perspektif‐perspektif baru pada masyarakat.

Masa kini media sangat memiliki peran dalam medi informasi, sehingga sebagai pengawal kebijakan sehingga mudah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program atau kebijakan.

6.    Dalam proses penyusunan kebijakan ada eksekutif/pemerintah, legislatif /DPR, yudikatif dan Birokrasi apa peran ke-4 lembaga tersebut dalam proses penyusunan kebijakan kesehatan (buku prof nugroho)

Jawaban:

Peran penyusunan kebijakan

a.    Legislatif memiliki  menetapkan undang‐undang yang mengatur sebuah negara dan mengawasi badan eksekutif. Badan ini biasanya dipilih secara demokratis untuk mewakili rakyat negara tersebut dan biasanya disebut sebagai parlemen atau majelis. Seringkali ada dua dewan atau majelis dalam parlemen. Perannya yaitu menetapkan undang‐undang yang mengatur rakyat dan mengawasi badan eksekutif

b.    Yudikatif yaitu lembaga yang terdiri dari hakim dan pengadilan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah yang berkuasa (badan eksekutif) bertindak sesuai dengan kebijakan atau undang‐undang yang disahkan oleh badan legislatif.

c.    Eksekutif yaitu pemerintah yang menyusun kebijakan kemudian diserahkan kepada legislative guna di lakukan pembahasan. Badan yudikatif terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah yang berkuasa bertindak sesuai undang‐undang yang disahkan oleh badan legislatif dan bertindak sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan‐perselisihan yang tidak terelakkan yang terjadi akibat penginterpretasian pelaksanaan undang‐undang.

d.    Menteri Kesehatan yaitu yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sector kesehatan sehingga bertugas menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan usulan eksekutif kepada pemerintah.

7.    Jelaksan apa yang dimaksud dengan interest group “kelompok kepentingan” ada dua yaitu sectional group dan cause group. Berikan contoh dalam konteks indonesia dan apa fungsi interest group?

Jawaban:

Interest Goup  adalah Orang atau organisasi yang bergabung bersama serta tetap berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu.

Ada 2 Jenis Interest Group

a.    Sectional Group

Sectional group biasanya mampu untuk tawar‐menawar dengan pemerintah karena mereka menyediakan peran produktif tertentu dalam ekonomi. Pengaruh mereka dengan pemerintah sangat tergantung pada seberapa penting negara memikirkan peran ini. Kadang kala mereka menantang kebijakan pemerintah, jika mereka tidak suka dengan apa yang diajukan oleh pemerintah.

Sebagai contoh, Ikatan Dokter Indonesia, terutama dalam sector layanan public , dapat membujuk anggota mereka untuk tidak bekerja, yang dapat mengancam kesehatan dan reputasi pemerintah, begitu pula apabila mereka menarik dukungan finansial terhadap partai politik tertentu karena IDI masuk dalam partai politik untuk mempengaruhi kebijakan karena adanya kepentingan. Misalnya aturan bahwa direktur rumah sakit mesti dari medis dan memiliki kemampuan di bidang manajemen rumah sakit.

b.    Cause Group

Cause group bertujuan untuk mendukung isu yang tidak harus spesifik kepada anggotanya sendiri. Sebagai contoh, orang cacat atau orang yang menderita AIDS dapat membentuk pressure

group untuk membentuk kebijakan yang berkaitan langsung dengan diri mereka.

8.    Dalam proses implementasi kebijakan dikenal istilah top down dan botton up atau sintesa, Coba jelaskan UU no.36 menggunakan model kebijakan yang mana?

Jawaban:

a.    PendekatanTop Down

Pendekatan ‘top‐down’ untuk memahami implementasi kebijakan berkaitan erat dengan model rasional dari seluruh proses kebijakan, yang melihatnya sebagai suatu urutan kegiatan yang linier di mana ada suatu pembagian yang jelas antara formulasi kebijakan dan eksekusi kebijakan. Kebijakan secara Top-Down yaitu aturan secara nasional yang kemudian dijabarkan kedalam betuk peraturan pemerintah pusat, daerah propinsi dan kabupaten/kota. 

Kebijakan Top Down merupakan Kebijakan‐kebijakan yang disusun di tingkat nasional atau internasional harus dikomunikasikan hingga tingkat bawah misalnya: MDGs yang disusuk oleh WHO yang kemudian dijabarkan kedalam bentuk program pemerintah sebagai bentuk target yang akan dicapai dan dibuat regulasi tentang hal tersebut.

b.    Pendekatan Bootton Up

Pandangan ‘bottom‐up’ terhadap proses implementasi adalah bahwa paran pengimplementasi sering memainkan sebuah fungsi yang penting dalam implementasi, tidak sekadar sebagai manager kebijakan yang diperintahkan dari atas, tetapi berpartisipasi aktif dalam suatu proses kompleks yang memberikan informasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam sistem, dan bahwa kebijakan seharusnya dibuat oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan ini. Bahkan dalam sistem yang sangat tersentral, beberapa kekuasaan biasanya diberikan pada agen‐agen dan staf tingkat bawah. Sebagai hasilnya, para pengimplementasi mungkin mengubah cara suatu kebijakan diimplementasikan dan bahkan dalam proses, tujuan kebijakan didefinisi ulang.

Contoh: kebijakan yang dirumuskan oleh tim advokasi karena merasa ada kebijakan yang tidak relevan dengan implementasinya. Misalnya undan-undang tentang lingkungan hidup.

c.    Sintesa

Implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan sintesa dimana menggabungkan kedua pendekatan di atas yaitu Top Down dan Botton Up. Artinya proses implementasi kebijakan bisa saja dimulai dari skala internasional atau nasional kemudian di komunikasikan ke tingkat bawah atau daerah atau bahkan sebaliknya dari daerah yang kemudian menjadi acuan implementasi tingkat nasional.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 menggunakan pendekatan Top Down karena aturannya dari tingkat nasionala kemudian dijabarkan ke tingkat daerah propinsi atau kabupaten/kota untuk proses implementasi.